Diposkan pada Opini

MEREKA BICARA DEMOKRASI DAN KORUPSI

Dirangkum oleh : Fatih Mujahid dan Joko Prasetyo

Abdullah Dahlan,
Peneliti Korupsi Politik ICW

Carut marut korupsi di Indonesia menyentuh ke semua level. Hakim-hakim tidak luput dari korupsi. Ada hakim Syarifuddin dan juga ada beberapa jaksa yang ikut dalam praktik seperti ini. Kasus Gayus menjadi fenomenal untuk mengkonstruksikan bahwa aparat penegak hukum sangat rentan dengan korupsi. Sedangkan dalam dimensi lain, parlemen memprihatinkan dan sudah sangat ekstra ordinari, kejahatan luar biaya menjangkit ke semua level.
Dari sisi aturan, sudah ada undang-undang antikorupsi, ada kelembagaan anti korupsi tapi belum cukup mampu menekan praktik-praktik korupsi. Problemnya ada pada leadership, menyangkut perbaikan hukum lembaga politik. Peranan pemerintah hanya menyentuh dimensi retorika, jargon memerangi korupsi adalah musuh. Tetapi, tidak berdampak.
Inilah yang menunjukkan sebenarnya dari level kepemimpinan dan instruksi yang disampaikan tidak punya pengaruh yang kuat untuk diinternalisasikan ke level bawah. Di samping juga faktor kepemimpinan presiden SBY tidak tuntas untuk melakukan agenda pemberantasan korupsi semacam ini. Komitmen pidato-pidato kepresidenan banyak disampaikan tapi tidak ada implementasinya.
Sebagai partai penguasa Demokrat punya akses terhadap kekuasaan, saat sudah mempunyai terhadap kekuasaan ini maka korupsi sudah bisa masuk di situ. Ketika ada monopoli kekuasaan, mampu mengambil keputusan maka praktik korupsi akan tumbuh subur dalam pemerintahan. Publik masih ingat pada saat pemilu tentang iklan “katakan tidak pada korupsi” Tapi, faktanya Demokrat jadi bagian dari praktik ini.
Kita lihat saat SBY menyatakan dalam jumpa persnya menanggapi polemik internal Demokrat. SBY tidak melakukan autokritik terhadap internal partai soal problem korupsi yang mulai menggurita dalam internal Demokrat tetapi lebih memilih kambing hitam untuk disalahkan.
Perkataan Nazaruddin tentang bukan demokrasi, yang menang duit. Ini tradisi demokrasi, kultur demokrasi, politik demokrasi yang tidak sehat. Ini menjadi konfirmasi bahwa politisi berpengaruh pada dimensi uang dalam membangun pengaruh politik. Ini juga diamini oleh Marzuki Ali yang mengatakan tidak mungkin tidak pakai uang. Dan memang kultur politik kita bersifat transaksional yang melihat semuanya dengan nominal bukan kerja-kerja politik.

Djohermansyah Djohan,
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri

Lebih dari 50 persen kepala daerah terpilih 2010 menjadi tersangka dan terdakwa tindak pidana korupsi. Akar masalahnya adalah terjebaknya kepala daerah dalam jebakan korupsi. Karena dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung, yang membutuhkan biaya yang besar. Sumbernya ada dua, kantongnya sendiri dan sponsor atau cukong-cukong.
Nah, setelah dia menang, ingin kembali modal, karena dalam kamusnya tidak ada politik yang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Setelah dia menjabat tahu-tahu gaji bupati hanya Rp 5 jutaan, gaji gubernur sekitar Rp 8 jutaan.
Berarti seorang bupati mendapatkan gaji sekitar Rp 60 jutaan pertahun atau Rp 300 jutaan selama lima tahun menjabat. Sedangkan gubernur hanya sekitar Rp 96 jutaan pertahun atau Rp 480 jutaan selama lima tahun menjabat. abat. Sementara ongkos untuk memenangkan pilkada besar, belasan hingga ratusan milyar!
Iklan di tv, radio, media cetak. Belum lagi pasang spanduk, poster. Ditambah biaya rapat-rapat, pertemuan akbar, penggalangan massa. Calon kepala daerah pun harus membayar biaya saksi yang Rp 100 ribu per tempat pemilihan suara (TPS), kalau di daerahnya ada 5.000 TPS berarti mau tidak mau dia harus merogoh kocek Rp 500 juta.
Kalau dihitung-hitung biayanya ya ada yang 15 milyar, 20 milyar untuk seorang calon bupati. Kalau gubernur paling sedikit lima kali lipatnya! Belum lagi untuk sewa perahu. Maksudnya membayar parpol yang mau mengusung diajadi kepala daerah, bisa ratusan milyar juga.
Untuk mengganti uang yang sudah keluar itu, maka kepala daerah mengkorupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan cara menaikkan harga barang yang dibeli (mark up). Menyalahgunakan wewenang. Caranya dengan meminta komisi sekitar 10-20 persen bagi siapa saja yang ingin memenangkan tender proyek. Akibatnya akan mengurangi kualitas proyek.
Uang lainnya didapat dari memberikan izin kepala perusahaan yang bermasalah dalam persyaratan izinnya. Misal tidak memenuhi syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tetapi kepala daerah mengizinkan perusahaan tersebut beroperasi lantaran ada dana pelicin alias suap. Akibatnya terjadi pencemaran air, tanah, atau pun udara. Belum lagi izin penambangan emas, batu-bara, dan lainnya yang intinya semua dapat izin setelah kepala daerah mendapatkan suap. Nah, ini kan tindak pidana korupsi namanya.

Harits Abu Ulya,
Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI

Ya itulah hakikat demokrasi, duit menjadi episentrum kendali tingkah laku para politikus. Cuma yang ngomong sekarang itu diantara sekian para pelakunya sendiri. fakta nyata, para pejabat politik tersandera oleh kepentingan dan uang, tabiat sistem demokrasi adalah transaksional kepentingan dari para politikus busuk dan pemegang modal. Dan ini bukan kasuistis, tapi kultur/budaya politik produk dari sistem bobrok ini.
Nazaruddin, salah satu pelaku dan korban dari sistem demokrasi, ketika menyatakan yang menang itu bukan demokrasi tetapi duit itu menunjukkan bahwa dia dalam posisi terpojok. Dia dalam posisi bermasalah, di sisi lain dia juga tidak bisa memungkiri rasa getir atas realitas kemunafikan yang terjadi dalam politik demokrasi. Jika dia tidak dalam posisi terpojok, belum tentu dia akan mengeluhkan sistem yang hipokrit ini.
Tidak ada negara di muka bumi makmur, sejahtera, dan adil lahir batin serta meliputi aspek dunia dan akhirat dengan demokrasi. Pengagum demokrasi selalu menyebut negara Skandinavia sebagai contoh ideal pelaksanaan demokrasi, karena melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan, tapi aspek moral yang bobrok tidak pernah mereka ungkap. Apalagi Amerika Serikat, kampium demokrasi saat ini dalam kondisi sekarat dihantam badai krisis permanen dan periodik dari ideologi kapitalis yang dianutnya.
Umat Islam pun tidak sedikit yang larut dalam demokrasi. Di antara faktornya adalah pertama, karena lemahnya pemahaman umat Islam pada wilayah prinsip. Mana perkara yang boleh diambil dan tidak, umat lemah untuk bisa memilah perkara yang sesuai dengan akidah dan syariahnya. Kedua, gencarnya propaganda Barat mempromosikan demokrasi di dunia Islam yang akhirnya umat tersesatkan bahkan kemudian apologis mencampuradukkan produk ideologi Barat kapitalis-sekuler itu. Ketiga, pendidikan terhadap umat Islam yang sekuler makin mengokohkan prinsip-prinsip kehidupan politik untuk umat Islam makin jauh dari Islam Ideologi. Akhirnya “latah demokrasi” menjadi lazim di sebagian besar umat Islam termasuk politikus yang mengklaim dirinya memperjuangkan Islam.

Suswanta Abu Alya,
Pengamat Politik & Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik UGM

Ada dua persoalan mengapa korupsi terjadi. Pertama, lemahnya kepemimpinan. Lemahnya kepemimpinan ini menyebabkan tidak ada yang bisa menjadi contoh, tidak ada yang bisa mengawasi dan yang penting tidak ada yang bisa mempengaruhi orang supaya tidak korup. Celakanya hari ini fakta menunjukkan bahwa korupsi itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang di luar lingkaran utama penguasa. Tetapi juga menunjukkan kalau lingkaran penguasa juga tidak lepas dari korupsi. Rakyat semakin tidak percaya. Akibatnya pemimpin di bawahnya juga ikut-ikutan.
Kedua, kelemahan sistem, lalu dijalankan juga oleh orang-orang yang korup tadi. Ini ironis bagi saya. Komitmen pemerintah hanya sebatas slogan, retorika. Korupsi ini nyata rill, butuh ketegasan. Tak cukup slogan.
Apa yang dikatakan Nazaruddin itu, kalau yang menang duit, itu memang benar. Sebagai pengamat pun saya mengatakan hal yang sama. Demokrasi itu mensyaratkan peran uang. Demokrasi lahir dari sistem sekuler dan bagi sekuler uang adalah tuhan. Jadi yang pemenang dalam demokrasi ya uang. Siapa yang mau kekuasaan, itu semua dibayar dengan uang.
Yang bisa mengatasi itu hanya sistem Islam.

Ahmad Mubarok,
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat

Memberantas korupsi harus bersistem, bukan kemauan dadakan. Sistem itu ada pada penegakan hukum. Mestinya gak perlu ada KPK kalau sistem masih jalan. Yang jelas memang sekarang sistem jalannya kurang cepat. Ada KPK, satgas segala macam. Jadi adanya satgas-satgas menujukkan bahwa problem memberantasan korupsi itu tidak mudah.
Belajar pada Cina. Cina itu memberantas korupsi setelah mempersiapkan infrastrukturnya selama 10 tahun. Lalu diumumkan, disiapkan 99 peti mati untuk koruptor. Nah Indonesia tidak melakukan seperti itu. Melakukan improvisasi dadakan. Oleh karena itu kurang efektif. Ini berkaitan dengan reformasi yang tidak professional. Kalau orang kan hanya mau menyalahkan presidennya saja. Kita tahu presiden itu bekerja dalam sistem yang kurang bagus. Dan mengubah sistem tidak bisa dadakan.
Komitmen Partai demokrat sudah jelas akan terus mendukung pemerintah untuk memberantas korupsi dan satu komitmen itu pasti akan diuji. Partai pendukung anti korupsi, ujiannya apa kader-kadernya korupsi? Di semua partai ada juga yang seperti itu. Hanya saja buat partai berpengalaman, korupsinya tidak ketahuan. Sedangkan buat partai yang tidak berpengalaman, korupsi sedikit ketahuan.
Soal pernyataan Nazaruddin, kita pertanyakan apakah itu betul Nazaruddin? Karena itu dasarnya hanya SMS dan BBM. Kalau saya mengenal Nazaruddin memang karakternya buruk. Apa yang diinformasikan itu berubah-ubah. Contohnya, dia mengatakan kalau Anas dikasih uang 70 milyar. Ternyata jaksa mengatakan bahwa Nazaruddin hanya dapat 4-6 milyar jadi 70 milyarnya dari mana! Apakah informasi itu dari Nazaruddin? Menurut saya, itu dari pihak-pihak yang memanfaatkan kekisruhan ini. Orang-orang di luar Demokrat sekarang ingin mengangkangi Nazaruddin di luar negeri.

________________________________________​​________________________

“Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat”
Jika ikhwan wa akhwat fiLLAH meyakini adanya kebenaran di dalam tulisan dan fans page ini, serta ingin meraih amal shaleh, maka sampaikanlah kepada saudaramu yang lain. Bagikan (share) tulisan/gambar ini kepada teman-teman facebook yang lain dan mohon bantuannya untuk mengajak teman-teman anda sebanyak mungkin di MENDUKUNG PENEGAKAN KHILAFAH DI NUSANTARA, agar syiar kebaikan dapat LEBIH TERSEBAR LUAS DI BUMI INI….

fans page INDONESIA MENUJU KHILAFAH
http://www.facebook.com/Indonesia.Menuju​.KHILAFAH

Ikhwan wa akhwat fiLLAH juga bisa mentag pada gambar ini….

________________________________________​​________________________

Jazaakumullah Khairan wa Syukron Katsiiran ‘Alaa Husni Ihtimaamikum.

Source:

MENDUKUNG PENEGAKAN KHILAFAH DI NUSANTARA (INDONESIA MENUJU KHILAFAH)

Iklan

Satu tanggapan untuk “MEREKA BICARA DEMOKRASI DAN KORUPSI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s